Jokowi Sakit Apa?

Jokowi Sakit Apa? Sebuah Analisis Utuh Patologi Kekuasaan dari Tindakan dan Ucapan

Pertanyaan ini terdengar personal, bahkan mungkin tidak sopan. Namun, dalam konteks kebangsaan, ia menjadi sebuah metafora yang mendesak untuk dibedah. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang citranya dibangun di atas fondasi kesederhanaan, kerja nyata, dan "wong cilik", pada akhir masa jabatannya justru menjadi antitesis dari itu semua: seorang arsitek dinasti kekuasaan yang terasa begitu manipulatif dan tanpa beban?

Jika kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk politik partisan dan mulai membaca pola perilakunya secara jernih, jawabannya memang bukan soal diagnosis medis. Ini adalah tentang gejala patologi kekuasaan—sebuah penyakit sistemik yang mengakar dalam jiwa seorang penguasa saat ia terlalu lama memegang kendali.

Lensa Diagnosis: Machiavellianisme sebagai Watak Politik

Secara ilmiah, ada sebuah konsep dalam psikologi kepribadian yang mampu menjelaskan gejala-gejala ini dengan presisi yang mengkhawatirkan: Machiavellianisme.

Ini bukan sekadar label atau ejekan politik. Machiavellianisme adalah sebuah konstruk kepribadian yang ditandai oleh tiga ciri utama yang saling terkait:

Kecenderungan untuk memanipulasi orang lain.
Amoralitas sinis, di mana tujuan menghalalkan segala cara.
Fokus obsesif pada kepentingan, ambisi, dan kekuasaan pribadi.

Seorang individu dengan tingkat Machiavellianisme tinggi adalah seorang strategis ulung. Mereka piawai menggunakan pesona, kesederhanaan, atau bahkan citra korban untuk membungkus ambisi pribadi dalam narasi kepentingan publik. Kesederhanaan bukan lagi karakter, melainkan alat. Keramahan bukan lagi ketulusan, melainkan taktik.

Jejak Empiris (Bagian I): Erosi Demokrasi Melalui Tindakan Sistematis

Hipotesis ini dapat diuji dengan melihat jejak-jejak kebijakan yang ditinggalkan, yang polanya terlalu sistematis untuk disebut sebagai kebetulan:

1. Pelemahan Institusi Pengawas Secara Terstruktur

Kekuasaan absolut hanya bisa tumbuh jika para pengawasnya lumpuh. Pola ini terlihat jelas pada dua benteng demokrasi:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Melalui Revisi UU KPK pada tahun 2019, independensi KPK secara efektif diamputasi. Status pegawainya diubah menjadi ASN, yang secara struktural berada di bawah kendali eksekutif. Kewenangan penyadapan dipersulit dengan birokrasi Dewan Pengawas yang anggotanya dipilih oleh Presiden. Hasilnya? Indeks Persepsi Korupsi Indonesia stagnan, bahkan merosot, dan KPK tak lagi segarang dulu dalam menyentuh lingkaran kekuasaan. Ini bukan kegagalan, ini adalah desain.
Mahkamah Konstitusi (MK): Puncaknya adalah Putusan 90/PUU-XXI/2023. Di bawah kepemimpinan seorang hakim yang memiliki konflik kepentingan langsung (ipar dari Presiden), MK "menekuk" konstitusi. Sebuah syarat usia yang jelas dan tegas dalam UU Pemilu diberi "pengecualian" yang secara terang-terangan dirancang hanya untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden. Pelanggaran etik berat yang kemudian diputuskan oleh Majelis Kehormatan MK adalah bukti bahwa proses ini cacat secara moral dan hukum.

2. Pembajakan Konstitusi dan Narasi demi Dinasti Politik

Dalih "kehendak rakyat" dan "demi keberlanjutan pembangunan" digunakan sebagai pembenaran untuk sebuah operasi politik yang berpusat pada keluarga. Manuver di MK bukan satu-satunya. Narasi "cawe-cawe" politik yang awalnya diklaim demi bangsa, dalam praktiknya menjadi intervensi aktif untuk memastikan kemenangan pasangan calon yang didukungnya, yang di dalamnya ada sang anak. Ini adalah preseden berbahaya di mana seorang presiden aktif menggunakan instrumen kekuasaannya untuk membangun dinasti.

3. Kooptasi Partai Politik dan Aparatur Negara

Seorang Machiavellian sejati tidak suka pada oposisi yang kuat. Maka, strateginya adalah merangkul semua untuk meniadakan kontrol.

Koalisi Gemuk: Partai-partai yang pada pemilu sebelumnya menjadi lawan sengit, seperti Gerindra, ditarik ke dalam kabinet. Tujuannya bukan rekonsiliasi ideologis, melainkan politik transaksional untuk membungkam kritik dan mengamankan parlemen.
Netralitas Aparat: Selama Pilpres 2024, tuduhan tentang penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) sebagai "gula-gula" elektoral, hingga pengerahan aparat desa dan pejabat daerah, menjadi isu yang meluas. Negara yang seharusnya netral, justru terasa berpihak.

Jejak Empiris (Bagian II): Jarak Empati Melalui Komunikasi Publik

Patologi kekuasaan ini tidak hanya termanifestasi dalam tindakan dan kebijakan. Ia juga terdengar nyaring dari cara seorang pemimpin berkomunikasi. Bagaimana mungkin seorang presiden yang mengklaim dekat dengan rakyat justru berkali-kali menyampaikan pernyataan yang terdengar seperti ejekan kepada mereka? Jika komunikasi adalah jendela jiwa kepemimpinan, maka kalimat-kalimat Jokowi adalah cermin dari arsitektur kekuasaan yang dekat secara imaji, namun jauh secara empati.

1. Dari Kritik Jadi Komedi Duka

Dalam Sidang Tahunan MPR 2023, Jokowi menyebut dirinya kerap dihina dan difitnah, lalu menyimpulkan bahwa menjadi presiden “tidak senyaman yang dibayangkan.” Sepintas terdengar manusiawi, tapi ini adalah retorika klasik “main korban” (playing victim). Padahal yang dikritik publik bukan soal kenyamanan, tapi kebijakan. Saat rakyat mempertanyakan keadilan, presiden justru menjawab dengan perasaan. Kritik terhadap kekuasaan diperlakukan seperti serangan personal.

“Kalau kritik dianggap fitnah, maka yang tersisa hanyalah pujian palsu.”

2. “Yo Ndak Tau, Kok Tanya Saya?” — Sindiran Abadi dari Tak Bertanggung Jawab

Ucapan ini awalnya dilontarkan sebagai Gubernur DKI, tapi terus dibawa ke tingkat presiden. Dalam satu kalimat itu terangkum dua dosa: cuci tangan dan meremehkan rakyat. Ini adalah cerminan detasemen amoral, di mana tanggung jawab tertinggi dilepaskan dengan enteng. Pertanyaannya sederhana: kalau bukan ke presiden rakyat bertanya, ke siapa lagi?

3. Kaos Lebih Penting dari Aspirasi?

Saat gerakan #2019GantiPresiden ramai digaungkan, Jokowi merespons dengan kalimat, “Ganti presiden itu tidak seperti ganti kaos.” Sebuah sindiran yang meremehkan ekspresi politik warga. Ironi pahitnya: justru di era kepemimpinannya, politik dan kekuasaan terlihat seperti fashion show dinasti.

4. Omnibus Law dan Skandal Disinformasi dari Istana

Ketika jutaan rakyat turun ke jalan menolak Omnibus Law, Jokowi justru menyebut mereka termakan hoaks. Strategi ini adalah contoh sempurna dari manipulasi: label “disinformasi” digunakan bukan untuk klarifikasi, tapi untuk mendelegitimasi dan menutup telinga dari kritik.

5. Ibu Kota Baru, Janji Lama, Beban Baru

IKN adalah proyek ambisius yang tak pernah dijanjikan saat kampanye, tapi dijalankan dengan semangat seperti misi suci. Ini menunjukkan prioritas yang terlepas dari denyut nadi publik. Pindahnya ibu kota bukan hanya soal geografis, tapi juga soal prioritas. Dan prioritas Jokowi, sekali lagi, terasa bukan untuk rakyat—melainkan untuk monumen warisan pribadinya.

Pola komunikasi ini membentuk satu benang merah: estetika kerendahan hati yang sering kali menjadi topeng bagi ketidakpekaan. Kalau niatnya mendekatkan diri ke rakyat, maka mulut pemimpin harusnya jadi jembatan, bukan tembok.

Diagnosis Lanjutan: The Dark Triad of Power

Rangkaian tindakan sistematis dan pola komunikasi yang meremehkan ini melengkapi gambaran utuh dari sebuah patologi. Perilaku ini sering kali tidak berdiri sendiri. Dalam psikologi, Machiavellianisme adalah bagian dari “The Dark Triad” (Tiga Serangkai Kegelapan), bersama dengan Narsisme dan Psikopati Subklinis.

Narsisme: Kebutuhan akan puja-puji, obsesi pada warisan (legacy) dalam bentuk proyek raksasa (IKN), dan retorika "main korban" saat dikritik.
Psikopati Fungsional: Bukan dalam artian kriminal, melainkan kurangnya empati sejati, sikap dingin dalam mengambil keputusan yang merugikan publik, dan kemampuan untuk menghindar dari tanggung jawab ("Yo ndak tau...") tanpa merasa bersalah.

Apakah ini berarti gangguan jiwa? Tidak selalu. Namun, dalam kerangka moral dan politik, kombinasi ini adalah resep sempurna untuk sebuah "penyakit" yang menular dari jiwa penguasa ke tubuh bangsa.

Kesimpulan: Patologi di Ruang Antara Kekuasaan dan Kejujuran

Ketika seorang pemimpin secara konsisten memanipulasi fakta, memelintir hukum, meremehkan aspirasi rakyat, dan menyihir massa dengan citra yang bertolak belakang dengan tindakannya, ia tidak sedang memimpin—ia sedang memperagakan sebuah patologi kekuasaan.

“Kita bukan sedang menghadapi orang jahat. Kita sedang menghadapi orang yang menganggap tipu muslihat sebagai bakat kepemimpinan.”

Dan rakyat tidak butuh presiden yang merasa kasihan pada dirinya sendiri—mereka butuh pemimpin yang sanggup menanggung derita tanpa perlu dikasihani.

Maka, ketika Anda bertanya, “Jokowi sakit apa?”, jawabannya tidak akan ditemukan di rekam medis. Jawaban itu ada di ruang hampa antara kekuasaan dan kejujuran; sebuah ruang yang tampaknya sudah lama ia tinggalkan.